Temui Menteri Agama, Wabup Bungo Dorong 56 Pesantren Jadi Pilar Pendidikan dan Ekonomi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong kemajuan sektor keagamaan, pendidikan, serta perekonomian masyarakat. Langkah strategis ini diwujudkan melalui audiensi langsung antara Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, di Jakarta pada Kamis (10/9/2026).Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bungo menyampaikan sejumlah aspirasi dan usulan prioritas terkait integrasi program-program Kementerian Agama (Kemenag) yang akan dijalankan di wilayah Kabupaten Bungo.Potensi Besar 56 PesantrenSalah satu poin krusial yang menjadi perhatian utama dalam audiensi ini adalah keberadaan 56 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bungo. Pemkab Bungo menilai pesantren tidak hanya memegang posisi strategis sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan pembentuk karakter generasi muda, tetapi juga memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di sekitarnya."Kabupaten Bungo memiliki potensi besar dengan keberadaan 56 pesantren. Kami berharap program-program dari Kementerian Agama dapat hadir secara terintegrasi di daerah, baik melalui pembinaan keilmuan kitab Turats maupun penguatan ekonomi pesantren," ujar Tri Wahyu Hidayat seperti dikutip dari situs resmi bungokab.go.id.Penguatan Menyeluruh dan Pemberdayaan LokalLebih lanjut, Tri Wahyu menekankan bahwa penguatan terhadap pondok pesantren harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Selain berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kedalaman pemahaman keagamaan para santri, lembaga pesantren juga diarahkan agar mampu berkontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.Melalui kemitraan yang erat antara Kemenag dan Pemkab Bungo ini, program pemberdayaan kemandirian pesantren diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sehingga pondok pesantren di Bungo mampu melahirkan santri yang unggul secara intelektual spiritual sekaligus mandiri secara ekonomi.