Presiden RI Prabowo Subianto Resmi Jadi Warga NU di Muktamar ke-35

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencatat sejarah baru dengan menghadiri rangkaian pembukaan dan penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kehadiran Presiden Prabowo pada dua momen penting ini menjadi sorotan, terutama saat ia secara resmi dikukuhkan sebagai warga NU setelah menerima Kartu Tanda Anggota (KartaNU) dengan status khusus.

Rangkaian Muktamar ke-35 NU dimulai dengan pembukaan resmi pada Kamis, 27 Agustus 2026, di Lapangan Untung Surapati, Jombang. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo membuka acara dengan menabuh beduk sebagai simbol dimulainya kegiatan. Dalam sambutannya, Prabowo sempat berseloroh menagih janji pembuatan kartu anggota NU kepada pimpinan PBNU saat itu, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Ia menyampaikan komitmennya untuk kembali ke Jombang menghadiri penutupan Muktamar jika kartu keanggotaannya telah selesai dicetak.

Janji tersebut akhirnya ditepati oleh Presiden Prabowo pada penutupan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung pada Senin, 31 Agustus 2026, di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Prabowo mengungkapkan bahwa kehadirannya kali ini dipicu oleh kabar dari Gus Yahya yang menginformasikan bahwa kartu anggotanya telah rampung. "Saya datang karena janji, janji harus dipegang," ujar Presiden Prabowo dari atas mimbar, menegaskan pentingnya menepati komitmen.

Pada prosesi penutupan, Prabowo menerima KartaNU yang berlaku seumur hidup. Penyerahan kartu dilakukan langsung di atas panggung oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, bersama Ketua Umum PBNU terpilih periode 2026–2031, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin). Presiden Prabowo menyambut pemberian tersebut sebagai kehormatan besar. Ia menunjukkan kartu itu kepada ribuan peserta muktamar dan menyoroti status keanggotaannya yang berlaku seumur hidup, sambil tersenyum bangga.

Dalam pidato penutupan, yang diiringi pemukulan kentongan sebagai tanda berakhirnya acara, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah untuk menjaga stabilitas nasional. Ia juga menekankan komitmen gotong royong dalam mengentaskan kemiskinan dan menyampaikan rencana efisiensi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum akhir Desember 2026.

Muktamar ke-35 NU berlangsung lancar dan sukses. Forum ini menghasilkan kepemimpinan baru untuk masa khidmah 2026–2031, dengan menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais 'Aam PBNU. Peristiwa ini menandai babak baru dalam hubungan antara pemerintah dan NU, serta memperkuat peran NU dalam pembangunan nasional.