Sabet WTP ke-10 dan Rapor Positif Stranas PK, Itjen Kemenag Tegaskan Pengawasan Makin Efektif

Kementerian Agama Republik Indonesia kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan dan birokrasi pemerintahan. Di bawah pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag, kementerian ini berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Pencapaian ini menegaskan komitmen Kemenag dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selain keberhasilan dalam pengelolaan keuangan, Kemenag juga mencatat capaian positif pada tiga aksi prioritas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk periode pelaporan B18. Tiga indikator utama yang berhasil dipertahankan adalah nilai 70 untuk Digitalisasi Layanan Publik, nilai 80,49 untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta nilai tertinggi 97,5 untuk Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan. Capaian ini menunjukkan upaya serius Kemenag dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan internalnya.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Khairunas, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari transformasi sistem pengawasan internal yang semakin efektif dan efisien. Ia menyatakan, "Penguatan tata kelola tidak boleh berhenti pada penyusunan regulasi di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui implementasi yang terukur di lapangan. Raihan WTP ke-10 dan indeks Stranas PK yang tinggi ini menunjukkan penguatan sistem pencegahan korupsi di internal Kemenag berjalan konsisten."

Khairunas juga menambahkan bahwa saat ini Itjen Kemenag memfokuskan upaya pada pengamanan aset negara melalui pendampingan intensif dalam pengadaan barang dan jasa strategis. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menekankan pentingnya fungsi pencegahan agar tidak terjadi kebocoran anggaran atau pelanggaran administratif sejak dini. Upaya ini bertujuan untuk memastikan setiap proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transformasi pengawasan digital di Kemenag juga diperkuat melalui penerapan sistem e-audit terintegrasi. Selain itu, Kemenag berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System). Inovasi ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di seluruh satuan kerja Kemenag di Indonesia.

Dengan berbagai upaya tersebut, Kemenag berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengawasan internal. Prestasi yang diraih menjadi motivasi untuk menjaga integritas serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik ke depannya.