KPPN Muara Bungo Dampingi Satker Revisi Halaman III DIPA

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo melaksanakan program pendampingan revisi Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai bagian dari bimbingan teknis kepada Satuan Kerja (Satker). Kegiatan ini bertujuan membantu Satker dalam menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi belanja yang telah terjadi, sehingga perencanaan anggaran menjadi lebih akurat dan sesuai kebutuhan.

Halaman III DIPA memiliki peran penting karena berisi rencana penarikan dana bulanan. Data pada halaman ini menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Oleh karena itu, ketepatan dan keakuratan data sangat memengaruhi nilai kinerja Satker.

Pendampingan yang dilakukan KPPN Muara Bungo, sebagai Narasumber utama adalah Bapak Muji Pangestu selaku Kasi PDMS dan didampingi oleh Saudara Yonef, Saudari Dwi Retno bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mengurangi deviasi atau selisih antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran. Deviasi yang rendah akan meningkatkan nilai IKPA Satker. Kedua, membantu Satker dalam menyusun jadwal kegiatan dan kebutuhan dana bulanan secara lebih tepat. Ketiga, mengingatkan Satker mengenai batas waktu pemutakhiran Halaman III DIPA setiap triwulan agar terhindar dari sanksi administratif atau penurunan nilai kinerja.

Dalam pelaksanaannya, pendampingan ini melibatkan sejumlah langkah teknis. Satker diberikan panduan penggunaan Aplikasi SAKTI untuk melakukan perubahan data pada Halaman III DIPA. Proses dimulai dengan analisis realisasi belanja yang telah terjadi pada bulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya, Satker melakukan pemutakhiran RPD dengan menyesuaikan angka rencana penarikan dana pada bulan-bulan mendatang sesuai jadwal kegiatan terbaru.

Setelah data diperbarui, dilakukan validasi dan persetujuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Data yang telah divalidasi kemudian dikirim ke Kantor Wilayah DJPb atau KPPN untuk proses lebih lanjut. Dengan pendampingan ini, diharapkan Satker dapat meningkatkan akurasi perencanaan anggaran dan meminimalkan risiko deviasi, sehingga pelaksanaan anggaran negara berjalan lebih efektif dan efisien.