Pemerintah Terapkan Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi Energi Mulai 1 April 2026

Pemerintah akan memberlakukan kebijakan transformasi budaya kerja dan efisiensi energi secara nasional mulai 1 April 2026. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai stabil dan kuat, stok bahan bakar minyak (BBM) yang aman, serta situasi fiskal yang tetap terjaga. Selain itu, dinamika global saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyesuaikan pola konsumsi energi secara lebih wajar dan bijak.

Salah satu langkah utama adalah penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebanyak satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat. Pemerintah juga menganjurkan sektor swasta untuk mengikuti kebijakan serupa. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mendorong digitalisasi, serta mengurangi mobilitas masyarakat di hari kerja tertentu.

Meski demikian, beberapa sektor tetap melaksanakan kerja dari kantor (work from office/WFO) seperti biasa. Sektor layanan publik, termasuk kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan tetap beroperasi normal. Kegiatan belajar mengajar di sekolah juga tetap berlangsung secara tatap muka tanpa perubahan.

Pemerintah juga akan melakukan efisiensi besar-besaran dalam perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam negeri akan dikurangi hingga 50 persen, sementara perjalanan ke luar negeri akan dikurangi hingga 70 persen. Selain itu, penggunaan kendaraan dinas akan dibatasi, dan pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik untuk mendukung efisiensi energi.

Refocusing anggaran menjadi salah satu langkah lanjutan, di mana dana sebesar Rp121–130 triliun akan dialihkan ke program-program prioritas, termasuk upaya pemulihan di wilayah Sumatera. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung pembangunan di daerah-daerah yang membutuhkan.

Untuk pembelian BBM subsidi, pemerintah akan memberlakukan sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina dengan batas maksimal pembelian 50 liter per hari untuk kendaraan non-angkutan umum. Kebijakan ini bertujuan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Sementara itu, harga BBM subsidi dan non-subsidi dipastikan tidak mengalami perubahan.

Program makan bergizi gratis juga menjadi perhatian, dengan fokus pelaksanaan selama lima hari dalam seminggu. Namun, untuk kelompok tertentu seperti penghuni asrama, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi, program ini akan disesuaikan. Pemerintah memperkirakan potensi efisiensi anggaran dari program ini mencapai Rp20 triliun.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung transformasi budaya kerja ini. "Sekali lagi, pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha mari terus berpartisipasi dalam mendukung langkah-langkah transformasi budaya kerja ini, mari tetap tenang, mari tetap produktif, semua terkendali. Dan apa yang disampaikan di sini sifatnya dinamis, nanti apabila ada perubahan pasti akan disampaikan oleh pemerintah secara cepat," ujar pemerintah dalam pernyataan resminya.