Penetapan Awal Ramadan Serentak di 96 Titik Indonesia

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa proses penetapan awal Ramadan dilakukan secara ilmiah, transparan, dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 16 Februari 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan keakuratan dan keterbukaan dalam menentukan awal bulan suci bagi umat Islam di Indonesia.

Abu Rokhmad menjelaskan bahwa sidang isbat merupakan forum penting yang mempertemukan dua metode utama dalam penetapan awal Ramadan, yaitu perhitungan hisab dan hasil rukyatul hilal. Sidang ini menjadi wadah untuk menyatukan data astronomis dengan hasil pengamatan langsung di lapangan. "Sidang isbat mempertemukan data hisab dengan hasil rukyatul hilal. Pemerintah berupaya memastikan penetapan awal Ramadan dilakukan secara ilmiah, transparan, dan melibatkan seluruh unsur terkait," ujarnya.

Menurut hasil perhitungan hisab, ijtimak atau konjungsi menjelang Ramadan 1447 H diperkirakan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026, pukul 19.01 WIB. Namun, pada saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal diperkirakan masih berada di bawah ufuk. Ketinggian hilal tercatat berkisar antara minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga minus 0 derajat 58 menit 47 detik. Sementara itu, sudut elongasi berada pada rentang 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik.

Secara teori, posisi hilal tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas yang berlaku di kawasan Asia Tenggara, termasuk kriteria yang ditetapkan oleh MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Dengan demikian, kemungkinan hilal dapat terlihat sangat kecil pada waktu tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap melaksanakan rukyatul hilal di berbagai titik pengamatan untuk melengkapi data hisab yang telah ada. Tahun ini, pemantauan hilal dilakukan secara serentak di 96 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil pengamatan hilal dari seluruh titik di Indonesia akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam sidang isbat. Data tersebut kemudian dibahas secara mendalam sebelum pemerintah secara resmi menetapkan awal Ramadan. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga akurasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i. Dengan pelaksanaan yang melibatkan banyak pihak dan titik pengamatan, diharapkan penetapan awal Ramadan dapat diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia.